EkbisGaya HidupHeadlinePemerintahan

Komitmen Pemkab Jember, Kemandirian Fiskal Tanpa Kenaikan Pajak dan Percepatan Program Prioritas 2026

×

Komitmen Pemkab Jember, Kemandirian Fiskal Tanpa Kenaikan Pajak dan Percepatan Program Prioritas 2026

Sebarkan artikel ini

Jember, analisapublik.id Bupati Jember, Muhammad Fawait, menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah dan mempercepat program prioritas tahun anggaran 2026. Penegasan ini disampaikan saat menjawab pandangan fraksi-fraksi DPRD Jember dalam rapat paripurna, Sabtu.

​Meskipun Jember menghadapi pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp350 miliar, Bupati Fawait menyatakan Pemkab Jember optimis dan tidak akan mengambil langkah untuk menaikkan pajak daerah.

​”Pemerintah daerah dan DPRD memiliki visi yang sama untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah,” kata Bupati Fawait usai rapat paripurna. “Kami sudah sepakat dengan DPRD bahwa menaikkan pajak bukan opsi. Fokus kami adalah membenahi mekanisme agar pendapatan berjalan maksimal tanpa membebani masyarakat.”

Fokus pada PAD dan Pendidikan Gratis

​Terkait sorotan fraksi mengenai capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dalam 10 tahun terakhir tidak pernah memenuhi target, Gus Fawait, sapaan akrab bupati, meminta dukungan DPRD untuk melakukan pengawasan dan pengkajian mendalam.

​”Tahun 2026 akan menjadi momentum penting karena seluruh penyusunan perencanaan dilakukan oleh pemerintah saat ini,” ujarnya. Ia meminta kajian dilakukan terhadap sistem, potensi kebocoran, dan ketepatan penetapan target PAD.

​Selain itu, Pemkab Jember berkomitmen penuh terhadap pemenuhan anggaran bidang pendidikan. Hal ini untuk memastikan dukungan fiskal yang menjamin pendidikan dasar yang benar-benar gratis dan berkeadilan bagi setiap anak di Jember.

Strategi Percepatan Serapan Anggaran

​Mengenai serapan anggaran yang masih rendah (50%), Gus Fawait menjelaskan bahwa hal itu disebabkan oleh dua faktor: kebijakan efisiensi nasional melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2025, dan banyaknya kegiatan yang baru memasuki tahap pengadaan pada triwulan IV.

​Pemerintah telah menyiapkan langkah korektif untuk mengatasi masalah ini:

​Percepatan penyusunan dokumen perencanaan.Penguatan koordinasi perangkat daerah.Peningkatan pengawasan lapangan.

​”Langkah-langkah ini bertujuan agar penumpukan pekerjaan di akhir tahun tidak kembali terjadi,” jelasnya.

​Bupati menegaskan bahwa Pemkab berkomitmen untuk menjaga kualitas pembangunan dan terus memperbaiki manajemen anggaran, meningkatkan serapan, serta memastikan pembangunan dirasakan langsung oleh masyarakat.

​Seluruh kritik dan pandangan dari fraksi-fraksi DPRD, yang juga meminta Pemkab Jember fokus pada program skala prioritas dan mengurangi program seremonial, akan menjadi bahan penyempurnaan arah kebijakan pemerintah ke depan. ( wa/an)

Materi konten BERITA pada website ini dilindungi oleh hukum. Setiap penggunaan, pengambilan, penggandaan, pemindaian (crawling), pengindeksan, pemrosesan otomatis, atau pemanfaatan konten dalam bentuk apa pun—termasuk untuk kepentingan sistem kecerdasan buatan (Artificial Intelligence)—hanya dapat dilakukan dengan izin tertulis dari analisapublik.id.